Para pendiri negara ini pun sebetulnya telah mendeklarasikan dan memproklamirkan bahwa Indonesia adalah negara agraris dengan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan spesies yang sangat berlimpah dan sejak dulu telah menjadikan lahan pertanian sebagai tulang punggung kehidupan masyarakatnya. Maka tidak menjadi suatu kesalahan apabila masyarakat Indonesia memilih dan bergantung kepada sektor pertanian.
Sehingga pada kondisi ini kita harus berani dengan tegas mengatakan bahwa para petani memiliki jasa yang begitu besar, dimana dalam keseharian kehidupan para petani telah menyuplai pangan dan berdampak pada bergeraknya roda perekonomian. Kini keadaannya terbalik. Di Indonesia proses marjinalisasi telah menggerogoti kehidupan petani. Sebagian besar petani kita hidup di bawah garis kemiskinan dan belum sepenuhnya sejahtera.
Jumlah penghasilan para petani kita saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan pada akhirnya kantong-kantong kemiskinan tersebar di sentra-sentra pertanian dan pedesaan. Belum lagi persoalan modal bagi petani di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah klasik yang sepertinya tak kunjung selesai.
Meski berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan modal, namun upaya itu tidak sepenuhnya dapat mengatasi kesulitan modal bagi petani. Di sektor perbankan juga tidak memberikan kontribusi yang begitu berarti kepada para petani kita.
Hal ini ditunjukkan dengan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit, tingginya suku bunga, informasi yang masih sukar dijangkau, panjangnya birokrasi, kurangnya penyuluhan daripemerintah serta persyaratan agunan yang dinilai memberatkan petani. Sehingga hal ini berdampak pada lemahnya posisi tawar para petani dan pembangunan dibidang pertanian semakin sulit untuk diwujudkan.
Input usaha tani pada umumnya berupa lahan, tenaga kerja dan modal. Secara umum pula rata-rata pemilikan lahan usaha tani relatif rendah. Sebagian petani tidak mempunyai lahan sehingga harus menjadi penyewa atau melakukan bagi hasil maupun menjadi buruh tani. Tenaga kerja merupakan andalan untuk menggarap lahan dengan skala yang relatif kecil.
Walaupun demikian pada taraf tertentu petani juga harus menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Bagi petani modal identik dengan pembiayaan yang sangat sulit untuk ditanggulangi, khususnya dalam mengembangkanusaha tani di pedesaan.
Akses petani terhadap sumber-sumber modal yang resmi masih sangat terbatas, tetapi lebih mudah mendapatkan modal dari para pelepas uang dengan bunga tinggi. Jika lahan usaha tani dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit modal dari perbankan, makahampir dipastikan sebagian besar petani tidak akan mendapatkan modal yang bersumber dari lembaga keuangan resmi. Oleh karena itu dewasa ini modal menjadi faktor penghambat usaha tani di Indonesia.
Masalah dan tantangan lainnya dalam pembiayaan pertanian adalah tingkat pengembalian kredit yang umumnya rendah dan berpotensi besar pada kredit bermasalah. Penghasilan dari usaha tani di Indonesia jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga. Hal ini berdampak kepada alokasi pembayaran kredit.
Sementara disisi yang lain bahwa usaha maupun bisnis di bidang pertanian memiliki dampak resiko yang tinggi, baik dari gangguan alam seperti banjir dan kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman serta fluktuasi harga yang signifikan.
Dari realitas yang ada seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjadi lebih peka dan membangun kesadaran bahwa dunia pertanian di Indonesia saat ini sudah pada kondisi yang memprihatinkan. Berbagai langkah sebetulnya dapat dilakukan oleh pemerintah, seperti meningkatkan anggaran untuk sektor pertanian. Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi para petani.
Selain penyaluran kredit perbankan harus menjadi prioritas kepada para petani serta memberikan kemudahan akses, memangkas birokrasi yang tidak diperlukan, suku bunga, persyaratan serta agunan yang tidak memberatkan kepada para petani kita. Selain itu pemerintah harus berani mencetak sedikitnya 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedele, ubi, ternak, dll. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan tenaga kerja.
Pemerintah juga harus memerhatikan dan segera membenahi infrastruktur yang menunjang usaha tani agar berjalan sebagaimana mestinya, seperti pembangunan listrik dan air bersih desa, dst. Pemerintah juga harus meningkatkan pengetahuan dibidang pertanian kepada para petani dengan melakukan berbagai penyuluhan. Jaminan sosial juga harus jadi fokus pemerintah kepada para petani.
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar